Contoh Paper - Perekonomian Indonesia (MDGS)

BAB 1
PENDAHULUAN


    1. Latar Belakang
Indonesia memiliki ekonomi berbasis-pasar di mana pemerintah memainkan peranan penting. Pada pertengahan 1997, Indonesia diserang krisis keuangan dan ekonomi asia, disertai kemarau terburuk dalam 50 tahun terakir dan harga minyak, gas dan komoditas ekspor lainnya yang semakin jatuh. Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing .
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997 dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya.
Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.
Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun   meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya





    1. Ruang Lingkup
      1. Millennium Development Goals (MDGs)
      2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia
    2. Tujuan
      1. Sebagai pemenuhan tugas Akhir Semester pada Mata Kuliah “Perekonomian Indonesia”
      2. Memberikan wawasan serta pengetahuan yang lebih detail mengenai perkembangan perekonomian indonesia






















BAB II
PEMBAHASAN
MILLENIUM DEVELOPMENT GOALS



2.1 Pengertian
Millennium Development Goals (MDGs) atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi Tujuan Pembangunan Milenium, adalah sebuah paradigma pembangunan global, dideklarasikan Konperensi Tingkat Tinggi Milenium oleh 189 negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) di New York pada bulan September 2000. Dasar hukum dikeluarkannya deklarasi MDGs adalah Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa Bangsa Nomor 55/2 Tangga 18 September 2000, (A/Ris/55/2 United Nations Millennium DevelopmentGoals).
Sasaran Pembangunan Milenium (bahasa Inggris : Millennium Development Goals atau disingkat dalam bahasa Inggris MDGs) adalah Deklarasi Milenium hasil kesepakatan kepala negara dan perwakilan dari 189 negara Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang mulai dijalankan pada September 2000, berupa delapan butir tujuan untuk dicapai pada tahun 2015. Targetnya adalah tercapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat pada 2015.

Target ini merupakan tantangan utama dalam pembangunan di seluruh dunia yang terurai dalam Deklarasi Milenium, dan diadopsi oleh 189 negara serta ditandatangani oleh 147 kepala pemerintahan dan kepala negara pada saat Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Milenium di New York ada bulan September 2000 tersebut. Pemerintah Indonesia turut menghadiri Pertemuan Puncak Milenium di New York tersebut dan menandatangani Deklarasi Milenium itu. Deklarasi berisi komitmen negara masing-masing dan komunitas internasional untuk mencapai 8 buah sasaran pembangunan dalam Milenium ini (MDG), sebagai satu paket tujuan yang terukur untuk pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Penandatanganan deklarasi ini merupakan komitmen dari pemimpin-pemimpin dunia untuk mengurangi lebih dari separuh orang-orang yang menderita akibat kelaparan, menjamin semua anak untuk menyelesaikan pendidikan dasarnya, mengentaskan kesenjangan jender pada semua tingkat pendidikan, mengurangi kematian anak balita hingga 2/3 , dan mengurangi hingga separuh jumlah orang yang tidak memiliki akses air bersih pada tahun 2015.
Kebijakan ini memiliki tujuan antara lain :
2.2 Kontroversi
Upaya Pemerintah Indonesia merealisasikan Tujuan Pembangunan Milenium pada tahun 2015 akan sulit karena pada saat yang sama pemerintah juga harus menanggung beban pembayaran utang yang sangat besar. Program-program MDGs seperti pendidikan, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, dan pemberdayaan perempuan membutuhkan biaya yang cukup besar. Merujuk data Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Departemen Keuangan, per 31 Agustus 2008, beban pembayaran utang Indonesia terbesar akan terjadi pada tahun 2009-2015 dengan jumlah berkisar dari Rp97,7 triliun (2009) hingga Rp81,54 triliun (2015) rentang waktu yang sama untuk pencapaian MDGs. Jumlah pembayaran utang Indonesia, baru menurun drastis (2016) menjadi Rp66,70 triliun. tanpa upaya negosiasi pengurangan jumlah pembayaran utang Luar Negeri, Indonesia akan gagal mencapai tujuan MDGs.
Indonesia pernah menerapkan sistem neo-liberalisme di negaranya pada zaman presiden Soeharto. Berkaca dari pengalaman tersebut, memang negara Indonesia pernah berjaya karena perekonomiannya yang terus membaik. Tetapi disinilah letak kelemahannya. Berjaya tanpa merefleksikan diri nampaknya malah menghancurkan diri sendiri dan inilah yang pernah terjadi yang mana mungkin dampaknya masih terasa sampai sekarang ini. Karena Indonesia pernah menerapkan sistem neo-liberalisme ini pula, Indonesia ditunjuk sebagai contoh negara dalam proses pencapaian tujuan pembangunan MDGs.
Oleh karena itu, perlu adanya suatu refleksi secara radikal dan pendisiplinan penerapan sistem pembangunan ini. Berkaca dari pengalaman dan memperbaiki kesalahan itulah yang akan menjadikan kesuksesan di kemudian hari. Memang bukan ini saja solusi yang tepat, misalnya mengurangi tindak orang-orang tak bertanggung jawab melakukan KKN akan berdampak sangat baik bagi kemajuan pembangunan, memperbaiki moral bangsa yang semakin hari semakin luntur dan merosot, mengurangi jumlah hutang luar negri, meningkatkan kualitas produk dalam negri, dsb. Dari beberapa contoh yang telah dipaparkan mungkin bisa menjadi langkah awal untuk ikut serta menyukseskan tujuan MDGs ini.
2.3 Pencapaian MDG sampai dengan tahun 2013
Indonesia sebagai salah satu negara yang menandatangani deklarasi tersebut sudah melakukan beberapa upaya pencapaian tujuan-tujuan MDGs dan telah melakukan laporan kepada PBB dalam bahasa Indonesia dan diterjemahkan pula ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2004, 2005, 2007, 2010, dan 2011. Pada tahun 2004 dan tahun 2005 Indonesia melaporkan progres pencapaian MDGs di Indonesia. Pada tahun 2007, 2010 dan 2011 Indonesia melaporkan keberhasilan Indonesia dalam pencapaian target MDGs.
Dengan memperhatikan kecenderungan dan capaian target-target MDGs, pencapaian MDGs sampai saat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori pencapaian MDGs, meliputi :



(a) target yang telah dicapai
• MDG 1 - Tingkat kemiskinan ekstrem telah menurun dari 20,6 persen pada tahun 1990 menjadi 5,9 persen pada tahun 2008.
• MDG 3 - Rasio APM perempuan terhadap laki-laki di SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/ Paket B berturut-turut sebesar 99,73 persen dan 101,99 persen pada tahun 2009, dan rasio melek huruf perempuan terhadap laki-laki pada kelompok usia 15-24 tahun telah mencapai 99,85 persen.
• MDG 6 - Terjadi peningkatan penemuan kasus tuberkulosis dari 20,0 persen pada tahun 2000 menjadi 73,1 persen pada tahun 2009, dari target 70,0 persen; dan penurunan prevalensi tuberkulosis dari 443 kasus pada 1990 menjadi 244 kasus per 100.000 penduduk pada tahun tahun 2009.
(b) target yang telah menunjukkan kemajuan signifikan
• MDG 2 - Angka partisipasi murni untuk pendidikan dasar mendekati 100 persen dan tingkat melek huruf penduduk melebihi 99,47 persen pada 2009.
• MDG 4 - Angka kematian balita telah menurun dari 97 per 1.000 kelahiran pada tahun 1991 menjadi 44 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 dan diperkirakan target 32 per 1.000 kelahiran pada tahun 2015 dapat tercapai.
• MDG 8 - Indonesia telah berhasil mengembangkan perdagangan serta sistem keuangan yang terbuka, berdasarkan aturan. Pada saat yang sama, kemajuan signifikan telah dicapai dalam mengurangi rasio pinjaman luar negeri terhadap PDB dari 24,6 persen pada 1996 menjadi 10,9 persen pada 2009. Debt Service Ratio juga telah dikurangi dari 51 persen pada tahun 1996 menjadi 22 persen pada tahun 2009.
(c) target yang masih memerlukan upaya keras untuk pencapaiannya.
• MDG 5 - Diperlukan upaya keras untuk mencapai target pada tahun 2015 sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.
• MDG 7 - Saat ini hanya 47,73 persen rumah tangga yang memiliki akses berkelanjutan terhadap air minum layak dan 51,19 persen yang memiliki akses sanitasi yang layak. Diperlukan perhatian khusus, untuk mencapai target MDG pada tahun 2015.
Namun keberhasilan target di Indonesia belum dapat dibanggakan, mengingat hanya tersisa dua tahun untuk pencapaian lima target lainnya. Pemerintah Indonesia masih harus terus melanjutkan upaya-upaya pencapaian target dengan hasil yang lebih memuaskan, yang dapat dilihat secara langsung oleh masyarakat Indonesia sendiri. Tujuan Pembangunan Milenium yang kini mengarahkan Indonesia untuk menjadi negara lebih baik, harus terus menjadi pacuan Indonesia meski akan berakhir.


BAB III
MASTER PLAN PERLUASAN DAN PERCEPATAN
PEMBANGUNAN EKONOMI INDONESIA
3.1 Pengertian
Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (bahasa Inggris: Masterplan for Acceleration and Expansion of Indonesia's Economic Development) dengan singkatan MP3EI adalah sebuah pola induk perencanaan ambisius dari pemerintah Indonesia untuk dapat mempercepat realisasi perluasan pembangunan ekonomi dan pemerataan kemakmuran agar dapat dinikmati secara merata di kalangan masyarakat.
Proses penyusunan MP3EI ini diawali oleh direktif Presiden RI, pada Retreat Terbatas pada tanggal 30 Desember 2010, yang menyampikan bahwa tantangan pembangunan kedepan semakin berat. Menindaklanjuti direktif tersebut pemerintah berkolaborasi dengan komite Ekonomi Nasional dan Komite Inovasi Nasional menyelenggarakan sejumlah pertemuan yang diawali dengan pemyerapan aspirasi pengembangan sektor.
Di dalam masterplan tersebut telah dirumuskan Visi MP3EI sebagai berikut :
  • Peningkatan nilai tambah melalui 3 (tiga) nilai yang menjadi fokus utamanya, yaitu :asset, dan akses (potensi) SDA, geograis wilayah, dan SDM, melalui penciptaan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dan sinergis di dalam maupun antar kawasan pusat – pusat pertumbuhan ekonomi.
  • Mendorong terwujudnya peningkatan efisiensi produksi dan pemasaran serta integrasi pasar domestik dalam rangka penguatan daya saing dan daya tahan perekonomian nasional
  • Mendorong penguatan sistem inovasi nasional di sisi produksi , proses maupun pemasaran untuk penguatan daya saing global yang berkelanjutan menuju innovation-driven economy
Di Asia Tenggara Indonesia adalah negara dengan luas kawasan terbesar, penduduk terbanyak dan sumber daya alam terkaya. Hal tersebut menempatkan Indonesia sebagai kekuatan utama negara – negara di Asia Tenggara. Di sisi lain, konsekuensi dari akan diimplementasikannya komunitas Economy ASEAN dan terdapatnya Asean – China Free Trade Area  (ACFTA).mengharuskan indonesia meningkakan daya saingnya guna mendapatkan manfaat nyata dari adanya integrasi ekonomi tersebut.



Sementara Indonesia memiliki banyak potensi  yang merupakan keunggulan di dalam masterplan tersebut antaralain:
  1. Penduduk dan Sumber daya Manusia
  2. Sumber Daya Alam
  3. Letak Geografis
Hal ini merupakan tantangan bagi negara indonesia yang harus ditanggapi dengan merealisasikan keunggulan tersebut.  Penyediaan Infrastruktur untuk mendukung aktivitas ekonomipun harus diperbaiki serta kualitas SDM yang masih sangat rendah.  
Dengan seluruh potensi dan tantangan yang telah diuraikan diatas, indonesia membutuhkan percepatan transformasi ekonomi agar kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dapat diwijudkan lebih dini. Perwujudan itulah yang akan diupayakan melalui langkah – langkah percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi indonesia. Perubahan polapikir yang paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi memerlukan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated).
    1. Prinsip Dasar , Prasyarat Keberhasilan dan strategi Utama MP3Ei
Adapun prinsip – prinsip dasar percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi menuju negara maju membutuhkan perubahan dalam cara pandang dan perilaku seluruh komponen bangsa, sbb:
  • Perubahan harus terjadi untuk seluruh komponen bangsa
  • Perubahan pola pikir (mindset) dimulai dari pemerintah dengan birokrasinya
  • Perubahan membutuhkan semangat kerja dan keinginan untuk membangun kerjasama dalam kompetisi yang sehat
  • Produktivitas , inovasi, dan kreativitas didorong dengan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) menjadi salah satu pilar perubahan.
  • Peningkatan jiwa kewirausahaan menjadi faktor utama pendorong perubahan
  • Dunia usaha berperan penting dalam pembangunan ekonomi
  • Kampanye untuk melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan prinsip – prisnsip pembangun yang berkelanjutan
  • Kampanye untuk pola pikir untuk memperbaiki kesejahteraan dilakukan secara luas oleh seluruh komponen bangsa
Prasyarat Keberhasilan Pembangunan Dunia usaha (swasta, BUMN dan BUMD) mempunyaiperan utama dan penting dalam pembangunan ekonomi terutama dalam peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja, sementara pemerintah bertanggung jawab menciptakan kondisi ekonomi makro yang kondusif untuk percepatan dan perluasan investasi:
  • Dunia Usaha (swasta, BUMN, dan BUMD) Meningkatkan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi penciptaan lapangan kerja
  • Dunia Usaha melakukan inovasi untuk mengembangkan teknologi dan metode produksi dalam rangka memenangkan persaingan global
  • Pemerintah memberikan kesempatan yang sama dan adil untuk seluruh dunia usaha
  • Pemerintah didukung oleh birokrasi yang melayani kebutuhan dunia politik
  • Pemerintah Menciptakan kondisi ekonomi makro, hukum dan sosial yang kondusif untuk berusaha
  • Pemerintah, menyediakan dan pelayanan dasar sosial
    1. Peningkatan potensi Ekonomi Wilayah Melalui Koridor Ekonomi
Pembangunan koridor ekonomi ini juga dapat diartikan sebagai pengembangan wilayah untuk menciptakan dan memberdayakan basisi ekonomi terpadu dan kompetitif serta berkelanjutan.
  1. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan yang menekan pada peningkatan produktivitas dan nilai tambah pengelolaan sumber daya alam melalui perluasan dan penciptaan rantai kegiatan dari hulu sampai hilir secara berkelanjutan.
  2. Koridor Ekonomi Indonesia diarahkan pada pembangunan ekonomi yang beragam dan inklusif dan dihubungkan dengan wilayah wilayah lain di luar koridor ekonomi, agar semua wilayah di indonesia dapat berkembang sesuai dengan potensi dan keunggulan masing masing wilayah
  3. Koridor ekonomi indonesia menekankan pada sinergi pembangunan sektoral dan wilayah untuk meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif













Comments

Post a Comment